KPPU: Kartel SMS Rugikan Konsumen Rp 2,8 Triliun

19 06 2008

Arin Widiyanti, Achmad Rouzni Noor II – detikinet


ilustrasi (ist.)

Jakarta – Enam operator terbukti melakukan kartel SMS. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai konsumen dirugikan hingga Rp 2,827 triliun akibat kartel SMS tersebut.

Demikian Ketua Majelis Komisi Dedie S Martadisastra saat membacakan keputusan di kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jalan Juanda, Jakarta, Rabu (18/6/2008). Dedie didampingi anggota komisi Erwin Syahril dan Nawir Mesi.

“Majelis Komisi melihat terdapat kerugian konsumen yang dihitung berdasarkan selisih penerimaan harga kartel dengan penerimaan harga kompetitif SMS off-net sebesar Rp 2.827.700.000.000,” jelasnya.

Rincian kerugian itu adalah dari Telkomsel Rp 2,123 triliun, XL Rp 346 miliar, Mobile-8 Rp 52,3 miliar, Telkom Rp 173,3 miliar, Bakrie Telecom Rp 62,9 miliar, Smart Telecom Rp 0,1 miliar. Angka itu didasarkan pada proporsi pangsa pasar operator.

“Namun demikian Majelis Komisi tidak pada posisi berwenang untuk menjatuhkan sanksi ganti rugi terhadap konsumen,” jelas Dedie.

Selain denda, KPPU melihat sampai sekarang tidak ada peraturan pemerintah yang mengatur pola apapun formulasi tarif SMS dan pola interkoneksi SMS guna mencegah beban trafik yang tidak seimbang diantara para operator. Karenanya, KPPU menilai perlu adanya peraturan tersebut.

XL dan Telkomsel Didenda Rp 25 Miliar
Arin Widiyanti, Achmad Rouzni Noor II – detikinet


ilustrasi (ist.)

Jakarta – Sebanyak 6 operator dinyatakan bersalah melakukan kartel SMS oleh KPPU. Masing-masing operator tersebut dikenai denda, dan yang paling tinggi adalah untuk XL dan Telkomsel yang masing-masing harus membayar denda Rp 25 miliar.

Demikian Ketua Majelis Komisi Dedie S Martadisastra saat membacakan keputusan di kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jalan Juanda, Jakarta, Rabu (18/6/2008). Dedie didampingi anggota komisi Erwin Syahril dan Nawir Mesi.

Enam operator yang dinyatakan bersalah adalah terlapor I PT Excelcomindo Pratama Tbk, terlapor II PT Telkomsel, terlapor IV PT Telkom Tbk, Terlapor VI PT Bakrie Telecom, Terlapor VII PT Mobile-8, terlapor VIII PT Smart Telecom. Mereka dinyatakan bersalah melanggar pasal 5 UU No 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Sementara Terlapor III, PT Indosat Tbk, terlapor V PT Hutchinson dan terlapor IX PT Natrindo Telepon Seluler tidak terbukti melanggar pasal 5 UU no 5 tahun 1999.

Dalam keputusannya, KPPU mengenakan denda XL dan Telkomsel masing-masing Rp 25 miliar, PT Telkom diwajibkan membayar denda Rp 18 miliar, Bakrie Telecom membayar denda Rp 4 miliar, PT Mobile-8 membayar denda Rp 5 miliar.

“Sementara Smart Telecom tidak dikenakan denda karena merupakan pendatang baru yang terakhir masuk ke pasar sehingga memiliki posisi tawar yang paling lemah,” jelas Dedie,

Denda tersebut harus disetorkan ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekjen Satuan Kerja KPPU. Para terlapor diberi waktu menyampaikan keberatan atas putusan sampai 14 hari dari keputusan.

KPPU memeriksa kartel SMS sejak 2 November 2007 hingga 13 Desember 2007 dan dilanjutkan pemeriksaan lanjutan sampai 26 Maret 2008. Diperoleh fakta pada periode 1994 sampai 2004, hanya terdapat 3 operator telepon seluler di Indonesia, dan berlaku 1 tarif SMS sebesar Rp 350. Namun tidak ditemukan adanya kartel pada saat itu karena tarif terbentuk karena struktur pasar yang oligopoli.

Selanjutnya pada tahun 2004-2007 industri telekomunikasi seluler dimasuki beberapa operator baru dan mewarnai situasi persaingan harga. Meski demikian, harga SMS untuk layanan SMS off-net hanya berkisar Rp 250-350. Tim pemeriksa pun menemukan klausul penetapan harga SMS yang tidak boleh lebih rendah dari Rp 250, yang dimasukkan dalam perjanjian kerjasama interkoneksi antar operator.

Pada Juli 2007, berdasarkan pertemuan BRTI dengan asosiasi telepon seluler Indonesia (ATSI), selanjutnya dikeluarkan surat yang meminta seluruh anggotanya untuk membatalkan kesepakatan harga SMS yang kemudian ditindaklanjuti oleh para operator. Namun hingga kini tim pemeriksa melihat tidak terdapat perubahan harga SMS off-net yang signifikan di pasar.

Pada Juni 2007 hingga sekarang, dengan harga yang tidak berubah, tim pemeriksa menilai kartel harga SMS masih efektif terjadi sampai April 2008 ketika terjadi penurunan tarif dasar SMS off-net dipasar.

Operator Tidak Terima Dituding Kartel SMS
Achmad Rouzni Noor II – detikinet


ilustrasi (inet)

Jakarta – Operator telekomunikasi yang terbukti melanggar UU No 5/1999 soal penetapan harga SMS mengaku kecewa dan berencana mengajukan banding.

Penyesalan terberat atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) itu datang dari operator Bakrie Telecom (Btel) dan Mobile-8 Telecom. Btel didenda Rp 4 miliar, sedangkan Mobile-8 kena Rp 5 miliar.

“Btel akan lakukan proses banding atas putusan tersebut,” ketus Direktur Corporate Affair Bakrie Telecom, Rakhmat Junaidi ketika dihubungi detikINET, Rabu (18/6/2008).

Rakhmat menegaskan, pihaknya tidak dapat menerima putusan tersebut karena menurutnya materi pembelaan yang diajukan Btel tidak dipertimbangkan dengan tepat oleh majelis KPPU.

Sementara Direktur Corporate Affair Mobile-8 Merza Fachys juga tak kalah sengit berkomentar. “Mobile-8 didenda Rp 5 miliar, ya nggak fair lah. Akumulasi laba perusahaannya saja masih negatif, kok dibilang merugikan konsumen. Capek deh,” begitu katanya.

Di sisi lain, baik Telkomsel maupun Excelcomindo Pratama (XL) yang terkena sanksi denda terbesar dengan nilai masing-masing Rp 25 miliar, mengaku akan mempelajari putusan ini terlebih dahulu.

“Akan kami pelajari dulu,” singkat Presdir XL, Hasnul Suhaimi kepada detikINET. Sementara Dirut Telkomsel Kiskenda Suriahardja belum mau menjawab ketika dihubungi.

Namun kuasa hukum kedua operator itu menyatakan akan mempertimbangkan segala kemungkinan yang ada untuk menyanggah putusan KPPU, termasuk kemungkinan untuk mengajukan banding.

“Kami tidak melakukan kartel. Bahkan pelanggan Telkomsel justru lebih diuntungkan karena harga yang ditetapkan masih tergolong wajar. Jadi, tidak menutup kemungkinan kami akan naik banding, tapi bisa juga kami menerima putusan tersebut. Itu hak klien kami, lihat saja nanti,” urai Ignatius Andy selaku kuasa hukum Telkomsel.

Jawaban serupa dilontarkan kuasa hukum XL Stefanus Heriyanto. “Saya harus melaporkan dulu ke klien kami. Untuk banding bukan saya yang menentukan. Tapi yang jelas, keputusan ini sangat memberatkan kami,” tandasnya.

Sementara Telkom yang didenda Rp 18 miliar oleh KPPU juga menyatakan akan mempelajari dulu keputusan tersebut.

“Kami akan mempelajari dulu salinan keputusannya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Tentu kami menghormati keputusan itu, tetapi Telkom selaku operator juga mempunyai hak untuk menempuh proses lembaga peradilan yang ada. Terpenting, salinan keputusannya harus diterima dulu,” pungkas Vice President Public and Marketing Communication Telkom, Eddy Kurnia.


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: